BERITA TERBARU HARI INI – Agus Gumiwang Bakal Jadi Menperin Lagi di Pemerintahan Prabowo? Ini Jawabannya. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, menanggapi terkait kemungkinan dirinya akan kembali menjadi Menteri Perindustrian di Pemerintahan selanjutnya yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Hal itu bermula ketika Agus Gumiwang ditanya wartawan mengenai peluang kembali ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian di Pemerintahan selanjutnya Oktober 2024. Sebelumnya, Agus Gumiwang Kartasasmita menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan usai menghadiri acara Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) di Hotel Sultan Jakarta.
Ia menjawab pertanyaan mengenai cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), dan strategi Pemerintah dalam mencapai net zero emission.
Namun, ketika ditanya apakah Agus Gumiwang akan masuk lagi dalam jajaran kabinet Prabowo, ia bungkam dan hanya tersenyum sambil beranjak masuk ke dalam mobil dinasnya. Kemudian, wartawan pun menegaskan kembali apakah arti senyum itu menandakan bahwa Agus Gumiwang lanjut sebagai Menteri Perindustrian atau tidak.
Namun, tetap saja, Agus hanya tersenyum tak mampu menjawab secara jelas. Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan membentuk 44 kementerian. Gagasan membentuk kabinet gemuk ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan untuk percepatan program Prabowo-Gibran. Adapun pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilakukan pada Oktober 2024 mendatang.
Anggaran Terbatas, 44 Kementerian Prabowo-Gibran Bakal Sia-Sia?
Sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disebut akan memiliki 44 kementerian di kabinetnya. Namun, banyaknya kementerian itu dinilai tidak akan bekerja dengan maksimal.
Ekonom Institute for Developmet of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menilai ketidakmaksimalan itu karena anggaran yang terbatas.
“Dikhawatirkan nanti tambahan kementerian yang akan membutuhkan anggaran negara yang besar ini akhirnya tidak maksimal kerjanya,” kata Abra, dihubungi Liputan6.com, Jumat (13/9/2024).
Dia mengatakan, belum ada kejelasan alokasi anggaran untuk 44 kementerian yang jadi wacana Prabowo tersebut. Sama halnya tidak ada pos anggaran baru dalam Rancangan APBN 2025 mendatang.
“Karena alokasi anggarannya pun kita belum tahu, dan didalam pembahasan RAPBN 2025 ini kan juga sejauh belum ada alokasi dana untuk tambahan kementerian tadi,” imbuhnya.
Abra menyoroti ruang fiskal Indonesia yang terbatas di 2025 mendatang. Pada saat yang sama, penerimaan negara dari pajak pun masih belum maksimal.
“Ruang fiskal kita di 2025 itu sangat sempit, tantangan penerimaan perpajakan kita juga masih berat ya, karena daya beli masyarakat yang menurun dan juga sektor riil khususnya dari industri manufaktur juga masih tertekan,” bebernya.
Tak Ada Urgensi Tambah Kementerian
Abra melihat belum ada urgensi untuk menambah jumlah kementerian di kabinet mendatang. Misalnya, terkait dengan usulan adanya kementerian yang fokus di sektor pangan.
Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan memaksimalkan peran Kementerian Pertanian. Utamanya menggenjot fungsinya untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia.
“Saya kira ini terkesan justru hanya sebatas sebagai bentuk akomodasi politik untuk memberikan jumlah kursi yang lebih banyak terhadap koalisi yang semakin gemuk,” kata dia.
Abra juga melihat usulan pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Gizi, dan Pembangunan Manusia belum mendesak.
“Dari sisi urgensinya ini tidak ada. Justru kalau semakin banyak kemenko ini apa yang mau dikoordinatori kalau terlalu banyak sektornya lagi. Padahal kan urusan pangan bukan hanya di bawah kendali atau di bawah tupoksi di kemenko pangan tadi, tapi ada di kemenko yang lain juga saling berkaitan, jadi dikahwatirkan akan memperpanjang rantai komunikasi dan koordinasi antar menko tadi,” pungkasnya.
Rencana 44 Kementerian Prabowo-Gibran
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan membentuk 44 kementerian. Gagasan membentuk kabinet gemuk ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan untuk percepatan program Prabowo-Gibran.
“Ya tidak apa kalau dianggap kebutuhan mau melakukan percepatan. Enggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya saja, saya pikir itu masing-masing pemimpin punya style berbeda,” kata Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Menurut Bahlil, berapa pun jumlah kementerian di kabinet adalah hak sepenuhnya presiden terpilih. Sebab, tiap presiden punya gaya masing-masing.
“Yang pertama untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan berkomentar melampaui batas berkomentar,” kata dia.
Bahlil menilai, Prabowo pasti memperhitungkan matang-matang dan tidak akan melangkahi undang-undang terkait penyusunan kabinet. “Mau berapa jumlahnya kita liat saja dan saya yakinkan bahwa pasti pak prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan peundang-undangan.”